Katapublik Labusel, Upaya sejumlah awak media untuk melakukan konfirmasi terkait dugaan adanya dugaan karyawan yang dipaksa mengundurkan diri di lingkungan PT Nubika Jaya mengalami hambatan. Saat hendak memasuki area perusahaan guna meminta keterangan resmi dari pihak manajemen, awak media mengaku tidak diperkenankan masuk oleh petugas keamanan (security) yang berjaga di lokasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, larangan tersebut disebut-sebut merupakan instruksi dari pihak manajemen perusahaan. Akibatnya, awak media tidak dapat melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang berwenang terkait informasi yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami datang untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait informasi yang kami terima mengenai dugaan adanya karyawan yang dipaksa mengundurkan diri. Namun sebelum dapat bertemu dengan pihak yang berwenang, kami sudah dihentikan oleh security dan tidak diizinkan masuk,” ujar salah seorang awak media yang berada di lokasi. Sabtu, (20/6/2026).
Sikap perusahaan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah publik. Pasalnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses jurnalistik guna memperoleh informasi yang berimbang serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.
Dengan memberikan penjelasan resmi, perusahaan memiliki kesempatan untuk meluruskan berbagai informasi maupun isu yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, tidak adanya keterangan resmi berpotensi menimbulkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Nubika Jaya terkait dugaan pemaksaan pengunduran diri karyawan maupun alasan awak media tidak diperkenankan bertemu dengan pihak manajemen.
Sejumlah awak media menilai keterbukaan informasi merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya ketika perusahaan menjadi sorotan terkait persoalan ketenagakerjaan. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai dapat membantu mencegah munculnya berbagai spekulasi di masyarakat.
Terhalangnya upaya konfirmasi secara langsung juga memunculkan beragam dugaan dan pertanyaan dari berbagai pihak. Namun demikian, seluruh informasi yang beredar saat ini masih memerlukan penjelasan resmi dari PT Nubika Jaya agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Awak media menyatakan masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Apabila dalam waktu yang wajar pihak PT Nubika Jaya belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait dugaan persoalan ketenagakerjaan tersebut, awak media berencana menindaklanjuti informasi yang diperoleh dengan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam memberikan keterangan serta untuk mendapatkan kepastian terkait informasi dugaan pelanggaran hak-hak pekerja yang berkembang di tengah masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
