Katapublik Labuhanbatu, Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Labuhanbatu menyampaikan kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, yang dinilai belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (2/1/2026).
Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Wiwi Malpino Hasibuan, menilai jargon “Labuhanbatu Bersinar, Menata Kota Membangun Desa” belum terealisasi secara nyata di lapangan.
“Bupati Labuhanbatu menyampaikan komitmen menata kota dan membangun desa, namun fakta di lapangan, khususnya di wilayah pesisir, pembangunan masih sangat jauh dari harapan. Baik infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan masih memprihatinkan,” ujar Wiwi.
Menurutnya, wilayah pesisir Labuhanbatu kerap menjadi objek strategis dalam kampanye politik dan panggung penyampaian janji-janji saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, realisasi janji tersebut dinilai belum dirasakan masyarakat.
“Pada Pilkada lalu, Bupati menjanjikan program prioritas seperti peningkatan layanan kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan, penguatan ekonomi, hingga pengembangan UMKM. Namun yang kita lihat hari ini, infrastruktur di daerah pesisir rusak parah, layanan kesehatan tidak terurus, pendidikan jauh dari kata layak, dan kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit,” tegasnya.
Wiwi menambahkan, kondisi tersebut harus menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Ia menegaskan, awal tahun ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan fokus menjalankan pembangunan secara merata.
“Jika Pemkab Labuhanbatu terus lengah dan tidak serius melakukan pemerataan pembangunan, maka kami siap turun ke jalan dengan membawa konsep ‘Sejuta Tuntutan Rakyat’,” tutup Wiwi.
Pernyataan senada disampaikan Kader PMII Labuhanbatu Raya, Idris Siregar. Ia menilai slogan “Membangun Desa” selama ini hanya menjadi narasi di atas kertas tanpa implementasi yang nyata.
“Realitanya, akses jalan di pelosok Labuhanbatu, termasuk daerah pesisir dan perbatasan, masih sangat memprihatinkan. Bagaimana desa bisa mandiri jika infrastruktur dasar untuk mengangkut hasil bumi saja masih rusak?” kata Idris.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa seharusnya dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, bukan sekadar kegiatan seremonial di kantor pemerintahan.
“Membangun desa harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya seremoni,” pungkasnya.
Adapun tokoh mahasiswa yang hadir di antaranya Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu Wiwi Malpino Hasibuan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya Rahmat Jayadi, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhanbatu Raya Idris Siregar, Ketua Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah (HIMMAH) Labuhanbatu Poso Harahap, Presiden Mahasiswa Universitas Labuhanbatu Eka Agustin Tanjung, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Labuhanbatu Saddam Husen Hasibuan, serta Ketua Pemuda Pesisir Edi Syahputra Ritonga.
