Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara yang dijamin secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers no 40 tahun 1999 tentang Pers.
Apa maksudnya?
Maksudnya adalah, setiap warga negara berhak untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, mengelola informasi dan pendapat melalui Pers, tanpa ada tekanan, campur tangan dan penyensoran dari pihak manapun. Dengan memperhatikan Hukum dan kode etik Jurnalistik.
Dalam BAB I ketentuan Umum UU No 40 Tahun 1999 Pasal 1, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuklainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 2. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Dalam pasal 4 Undang Undang Pers dinyatakan dalam Ayat 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Ayat 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Ayat 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.










